|
VIVAnews - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menilai minimnya informasi kepada masyarakat di perbatasan NKRI bisa diatasi dengan pemberdayaan lembaga siaran publik. Masalahnya, ia menilai lembaga siaran Indonesia bermasalah.
"Harus ada perbaikan terhadap lembaga penyiaran publik seperti TVRI (Televisi Republik Indonesia) dan RRI (Radio Republik Indonesia)," kata Tifatul dalam Rapat Kerja dengan Komisi I bidang Pertahanan dan Informasi di gedung DPR, Senin 23 November 2009.
Masalah yang ada di TVRI, menurut Tifatul, adalah birokrasi dan mentalitas. Di TVRI, kata dia, ada dewan pengawas yang dipilih DPR. "Sementara, di situ pun ada dewan direksi yang sistem kerjanya seperti PNS."
Ia mengatakan birokrasi dan mentalitas ini harus di 'up grade.' "Karena masalahnya ini membuat pembangunan lembaga penyiaran ini tersendat," jelasnya.
Apalagi anggaran yang ia nilai masih minim, Rp 200 miliar per tahun. Dia lalu membandingkan dengan sejumlah kantor berita negara lain, salah satunya milik Jepang, NHK.
"Anggaran pengembangan dan pembangunan NHK per tahun Rp 14 triliun. Berbeda dengan TVRI," kata dia.
Saat ini, kata dia, hanya 27 stasiun TVRI yang masih aktif di seluruh Indonesia, "Sisanya tidak bisa digunakan."
