Kementerian Daerah Tertinggal bercikal dari Kementerian Pembangunan Wilayah Timur.
|
|
tiga menteri Tifatul Sembiring, Syarif Hasan & Helmy Faishal Zaini (Antara/ Ujang Zaelani) |
|
VIVAnews - Beberapa anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat meminta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal memfokuskan programnya di kawasan timur Indonesia. Menurut mereka, 80 persen daerah tertinggal di timur.
Hal ini disampaikan anggota Fraksi Demokrat, Etha Bulo (Papua) dan Umar Arsal (Sulawesi Tenggara). Umar menyatakan, jangan sampai dana untuk daerah tertinggal ini dipakai daerah-daerah lain untuk mengajukan dana dan mengatakan daerahnya tertinggal. Sebab, begitu ada dana banyak daerah yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya.
"Padahal masih banyak daerah lain yang harus lebih diprioritaskan untuk mempercepat kawasan tersebut dari ketertinggalannya dengan daerah lain seperti kawasan timur Indonesia," ujar Umar dalam Rapat Kerja dengan Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 24 November 2009.
Umar mengingatkan, cikal bakal Kementerian PDT ini adalah bermula dari adanya Kementerian Percepatan Pembangunan Wilayah Timur. Berarti, yang perlu menjadi prioritas adalah wilayah timur.
Etha Bulo juga menambahkan, kalau melihat langsung ke daerah Papua, yang bukan termasuk kategori daerah tertinggal hanya ibu kota provinsi. Selebihnya, kata Etha, dikategorikan daerah tertinggal.
Menurut Etha, hal yang terpenting untuk segera dilakukan adalah membuka akses antar kabupaten, agar kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain dapat dengan mudah berhubungan satu sama lain.
• VIVAnews
