Nasional
Skandal Bank Century
"Baru Sebulan Menjabat, Akan Digulingkan"
Mereka sudah tidak murni lagi bertujuan mengungkap kasus pidana di kasus Century.
Kamis, 3 Desember 2009, 08:56 WIB
Heri Susanto

VIVAnews - Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan menilai gerakan politisi melalui usulan Hak Angket dalam membongkar kasus PT Bank Century sudah tidak fair. Kesan yang menonjol mereka ingin menggulingkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Motivasi pengusung Hak Angket sudah sangat politis," ujar Fauzi kepada VIVAnews di Jakarta, 2 Desember 2009. Mereka sudah tidak murni lagi bertujuan mengungkap kasus pidana di kasus Century. "Tetapi sudah melenceng menjadi upaya menjatuhkan Boediono dan Sri Mulyani, padahal baru saja menjabat satu bulan."

Dia menilai aksi-aksi yang dilakukan para tim pengusung Hak Angket Century bukan lagi melihat masalah substansi kasus pidana bail-out Century. Mereka cuma menjadikan kasus Century sebagai kuda tunggangan untuk mencapai tujuan politis. "

Dari awal, mereka sudah memojokkan Boediono-Sri Mulyani, padahal audit BPK belum keluar. "Itu kan sudah jelas arahnya kemana," ujarnya.

Dia tidak yakin ada tindak pidana dalam kebijakan bail-out Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun. Tindak pidana terjadi justru sebelum bank Century diselamatkan, terutama dilakukan oleh pemilik bank itu. "Kemungkinan pidana kecil sekali kalau dari sisi kebijakan."

Fauzi curiga dengan gelagat aksi-aksi para politisi tersebut. Sebab, dia berkeyakinan langkah penyelamatan Bank Century yang diambil oleh mantan Gubernur BI Boediono dan Menkeu Sri Mulyani sudah benar. Kalau Century tidak diselamatkan, biayanya bakal jauh lebih besar. BI menyebutkan bisa mencapai Rp 30 triliun karena bank-bank lain bisa terkena dampaknya.

Pada November 2008, situasinya memang sedang krisis. "Bayangkan, kurs rupiah 12.000, suku bunga surat utang 17 persen, IHSG anjlok 50 persen, bank-bank kesulitan likuiditas hingga ada wacana kembali minta bantuan IMF," katanya.

Bahkan, saat itu krisis kepercayaan terhadap bank sudah berkecamuk terbukti dari ditangkapnya seorang pialang yang menyebarkan rumor. Namun, kalau mau  dilihat dengan situasi sekarang, menurut ekonom senior ini, kondisinya sudah jauh berbeda.

Fauzi menilai aksi-aksi yang muncul belakangan ini adalah ada kemungkinan masih kelanjutan dari ketidakpuasan para politisi lalu. "Kalau tidak puas dengan pemilu, ya mustinya saat pemilu dulu diselesaikan," katanya.

Menurut dia, gara-gara gerakan para politisi tersebut, fokus pemerintah melakukan pembangunan ekonomi Indonesia bisa-bisa terganggu. Nantinya energi Wapres dan Menkeu akan sibuk mengurus angket. "Bagaimana mau memikirkan pembangunan infrastruktur, kalau diganggu terus."

heri.susanto@vivanews.com

• VIVAnews
Rating
Komentar
bayu andika
03/12/2009
sy liat talkshow anda di metro tv keliatan sekali membela sri mulyani, sdh jelas semua pngamat ekonom menjelaskan kalo alasan dampak sistemik yg diungkapkan sri mulyani masih debatale, tdk masuk aka menolong daripdal menutup bank yg jelas2 cuma berpengaru
Balas
Madjid
03/12/2009
Dengan teori logika yang sederhana bisa dijelaskan. Seseorang dipilih sebagai pendamping Presiden tentunya ada kriterianya : Punya kendaraan politik, dana atau dari ormas. Sedang Boediono tdk mempunyai itu, terus apa yang dijadikan acuan ?
Balas
wiryo
03/12/2009
Semua orang memiliki hak untuk BERKOMENTAR, tapi yang jelas BPK sudah merilis temuan2nya...dan PARTAI DEMOKRAT juga mendukung HAK ANGKET...Please man jangan kebakaran begitu...biar proses berjalan... toh itu juga hak DPR...yang benar pasti kelihatan dan y
Balas
Wiryo
03/12/2009
Semua orang berhak berkomentar, tapi BPK sudah melaporkan temuannya....Dan Partai DEMOKRAT juga menyetujui hak ANGKET tersebut...persoalan fair tidak fair biar waktu yang menentukan...Anda mempunyai penilaian seperti itu sah-sah saja....tapi sekali lagi P
Balas
muhammad fauzi firmansyah
03/12/2009
Mari selesaikan semua persoalan secara konstitusional hukum yang berlaku diIndonesia, semoga semua peristiwa ini menjadi hikmah dan tegaknya demokrasi dan terus bergulirnya reformasi dinegara Indonesia, unutk menghindari adanya persaingan pihak pro & kon
Balas
miyamoto
03/12/2009
itulah politik bung ... selama dalam koridor aturan silahkan saja ..... supaya semua diselesaikan dengan aturan dan kalau memang tidak ada apa2nya maka secara politis clear .....lembaga setingkat BPK sudah mengeluarkan statement bahwa ada tindak pidana di
Balas
agum
03/12/2009
belum tentu tim angket betul, juga belum tentu yang diucapkan fauzi betul, kita lihat saja ke depan.. semoga Allah SWT senantiasa melindungi negeri ini
Balas
Bankir Korup
03/12/2009
Mana ada bankir jujur?mereka koruptor semua....Lihatlah ketika terjadi krisis semua bankir ketakutan dan minta talangan negara. tapi setelah normal mereka tidak mau menurunkan suku bunga kredit. Sudah habisin saja bankir itu yang makan riba.
Balas
brur jawa
03/12/2009
jgn cengeng kawan2, kalau sejak 2005 BC sbg pasien sudah "sakit" dn dimerger dgn Pikko dn Danpac, lalu tetap mjd parah dn akhirnya "stroke" ya jelas "dokter"nya harus tgjawb dong. Siapa itu dokternya? ya Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Uang negara ad
Balas
Cah gemblung
03/12/2009
Setuju 100% dengan apa yang anda katakan pak. Mereka sepertinya masih punya dendam kalah Pilpres. Sehingga mereka menempuh berbagai cara untuk menjatuhkan pemerintah
Balas
Kirim Komentar
   
Nama
Email
Komentar
 
  Silahkan mengisi kode pengaman yang sesuai dengan gambar di atas.
 
 
  *Jika anda member Vivanews, silahkan  atau