Pemda sudah komit tidak keluarkan izin RKT, tetapi pusat justru mengambil alih.
|
|
Greenpeace desak lestarikan hutan gambut di Kampar, Riau (Greenpeace/ FB Anggoro) |
|
VIVAnews - Juru Kampanye Hutan Greenpeace untuk Asia Tenggara, Bustar Maitar, Zulfahmi dan Zamzami, Rabu 1 Juli 2009 di Pekanbaru, meminta pemerintah Indonesia komit menyelematkan lingkungan. Sejauh ini pemerintah, terutama Menteri Kehutanan dinilai masih 'bermuka dua'.
Seperti kasus di Riau, pemerintah daerah sudah komit untuk tidak mengeluarkan izin Rencana Kerja Tahunan (RKT), tapi pusat mengambil alih. Pada kenyatannya, merek tetap mengeluarkan 20 RKT Maret 2009 lalu.
"Kami melihat Menhut bermuka dua, disisi lain dia mencanangkan sekaligus mensosialisasikan keberadaan Cagar Biosfir di Giam Siak Kecil, tapi di sisi lain juga melakukan kerusakan," kata Bustar Maitar kepada VIVAnews.
Bustar mengatakan, 20 RKT yang dikeluarkan, untuk dua perusahaan besar April dan Sinar Mas kebanyakan di lahan gambut, yang terdapat di Kampar.
"Kami tahu bahwa gambut di Kampar merupakan gambut terdalam di dunia. Efek emisi rumah kaca ini baru bisa dinetralisir selama 600 tahun," ujarnya.
Sementara Zulfahmi mengatakan, lahan yang diberikan pada 20 RKT tersebut sejauh ini terus menimbulkan permasalahan.
"Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau beberapa pekan belakangan disebabkan oleh aktivitasi di lahan baru tersebut. Kita sudah melakukan pemantauan ke lapangan," tuturnya.
Karena itu, masalah RKT ini sudah dilaporkan Greenpeace ke KPK. "Karena ada permainan di belakang ini. Meski ini mendapat tentangan dari Menhut, kami tetap mendesak KPK mengusutnya," tegas Zulfahmi yang dibebenarkan Bustar.
Laporan: Ali Azumar | Riau
• VIVAnews
